FISIP dan Prodi MAP Pascasarjana Unwar Gelar Dialog Pemilu Serentak 2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa (FISIP Unwar) bekerjasama dengan Program Studi Magister Administrasi Publik (Prodi MAP) Program Pascasarjana Unwar menggelar Diskusi Ilmiah “Dialog Menuju Pemilu Serentak 2024”, Rabu (1/12). Diskusi digelar secara hybrid yang dipusatkan di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa Unwar. Diskusi menghadirkan langsung Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari, SH.,M.Si.,Ph.D.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan menggelar Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak tahun 2024. Oleh karena itu, KPU Pusat merancang dan mendesain bagaimana teknikalitas tatakelola untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. KPU menyadari bahwa pekerjaan ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh KPU saja, namun diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan warga masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh oleh KPU dalam rangka untuk mempersiapkan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 kita menggalang koordinasi, komunikasi, kerjasama termasuk kehadiran saya di kampus Universitas Warmadewa di Bali ini dalam rangka itu (menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,red) supaya kemudian ada kesepahaman antara KPU dengan kampus, para akademisi, para mahasiswa supaya nanti kampus juga berkontribusi pada kegiatan-kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujar Hasyim Asy’ari, Rabu (1/12).

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK., mengatakan bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2019 belum optimal. Hampir 70 persen warga masyarakat kebingungan. Apalagi nanti pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang disertai dengan situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penting untuk didialogkan untuk menyamakan pendapat dan pengertian kepada warga masyarakat untuk memilih dengan cerdas pemimpin yang berkualitas dan bermutu demi pembangunan Nusa dan Bangsa ke depan.

“Dialog ini membawa manfaat bagi peserta, terutama bagi mahasiswa bisa meningkatkan keterampilan mereka di dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berdiskusi untuk menghasilkan kesamaan pendapat di dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas,” tandas Prof. Widjana.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., mengatakan bahwa tahun 2024 bukanlah waktu yang pendek untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak yang sangat besar. Sehingga peran KPU sebagai badan penyelenggara menjadi trigger dalam mengawal proses demokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi terhadap aturan penyelenggaraan, tata cara pemungutan dan penghitungan suara harus sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat yang akan menentukan nasib Bangsa Indonesia ke depannya.

“Perguruan tinggi sebagai lembaga akademik tentu tidak boleh diam, karena perguruan tinggi salah satu tugasnya adalah bagaimana memberikan penyadaran baik secara teoritik maupun secara praktis terhadap proses berdemokrasi, membangun budaya demokrasi, dan bahkan bagaimana teknis-teknis penyelenggaraan kepemiluan yang sangat rumit. Bahkan kita di Universitas Warmadewa menyelenggarakan KKN Kepemiluan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen untuk secara bersama-sama mengawal proses demokrasi,” pungkasnya.

Leave a Reply